Oleh: Laurens Ikinia
Dosen Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta
Panggung geopolitik global sedang memanas. Konflik yang membentang dari Timur Tengah hingga kawasan Indo-Pasifik kini menempatkan Indonesia pada posisi yang tak pernah terbayangkan sebelumnya.
Di saat publik masih sibuk memperdebatkan dampak kenaikan harga minyak dan gejolak pasar keuangan, sebuah isu jauh lebih sensitif mengemuka: apakah kekayaan alam Papua, melalui operasi PT Freeport Indonesia, secara tidak langsung telah menyeret nama bangsa ini ke dalam pusaran perang?
Pertanyaan itu mungkin terdengar seperti skenario film konspirasi. Namun, di tengah memanasnya konflik antara Iran dan Amerika Serikat serta Israel sejak akhir Februari 2026, spekulasi semacam ini mulai mendapatkan tempat di ruang-ruang diskusi publik. Dan ketika nama Freeport disebut dalam satu napas dengan perang, rakyat Indonesia berharap, Indonesia tidak lagi bersikap seolah semua baik-baik saja.
Semuanya bermula dari eskalasi terbaru di kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan militer terhadap Iran dengan dalih program nuklir yang dianggap mengancam. Serangan balasan Iran yang menargetkan kapal-kapal di dekat Selat Hormuz segera memicu reaksi berantai. Harga minyak mentah Brent melonjak lebih dari tujuh persen, menembus angka 78 dolar AS per barel. Angka itu mungkin hanya statistik di atas kertas bagi sebagian orang, tapi dampaknya terasa hingga ke dapur rumah tangga: subsidi energi membengkak, rupiah tertekan, dan inflasi mengintai.
Selat Hormuz bukan sekadar jalur pelayaran biasa. Hampir dua puluh juta barel minyak melintas setiap harinya, atau sekitar tiga puluh persen dari total perdagangan minyak dunia. Ketika jalur ini terganggu, ekonomi global seperti tercekik. Indonesia, yang masih menjadi importir minyak, tentu merasakan dampaknya langsung. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui pemerintah terus memantau situasi. Langkah antisipasi disiapkan, termasuk diversifikasi pasokan dari luar Timur Tengah melalui kerja sama Pertamina dengan raksasa energi Amerika, Chevron dan ExxonMobil. Kementerian Keuangan pun memastikan APBN dikelola dengan hati-hati dengan defisit di bawah tiga persen.
Namun, persoalan tidak berhenti pada angka-angka makroekonomi. Ada lapisan persoalan lain yang jauh lebih kompleks dan menyangkut harga diri bangsa.
Tawaran Mediasi yang Perlu Diplomasi Cerdas
Di tengah kekhawatiran akan dampak ekonomi, Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat. Pemerintah menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi dialog antara Amerika Serikat dan Iran. Dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri, Presiden Prabowo bahkan menyatakan kesediaan untuk terbang ke Teheran untuk melakukan mediasi.
Langkah ini sejalan dengan politik luar negeri bebas aktif yang selalu menjadi doktrin diplomasi Indonesia. Namun, agar mediasi efektif, diperlukan pendekatan yang lebih cermat: membangun kepercayaan melalui jalur belakang, melibatkan tokoh agama dan organisasi masyarakat sipil, serta memastikan bahwa inisiatif ini tidak dipersepsikan sebagai keberpihakan.
Respons dari Teheran yang hati-hati bisa dimaklumi. Dubes Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, menyambut baik niat tersebut, namun meragukan dampak signifikan karena pengalaman pahit Iran terhadap komitmen AS. Untuk mengatasi keraguan ini, Indonesia dapat menawarkan diri sebagai fasilitator dialog informal yang tidak mengikat, sekaligus mendorong negara-negara sahabat seperti Turki dan Qatar untuk bersama-sama membangun konsensus. Pendekatan kolektif akan memperkuat legitimasi mediasi dan mengurangi beban diplomatik Indonesia sendiri.
Pengerahan Pasukan
Rencana pengerahan sekitar delapan ribu personel TNI ke Gaza sebagai bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (Board of Peace) yang ditandatangani di Davos menuai beragam respons. Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, mengingatkan bahwa pengerahan pasukan harus merupakan keputusan serius dengan mandat internasional yang sah, berorientasi pada misi perdamaian, dan tidak boleh memperkeruh eskalasi konflik.
Guru Besar Geopolitik Universitas Gadjah Mada, Siti Mutiah Setyawati, mempertanyakan kejelasan mandat: delapan ribu personel itu untuk tujuan apa? Menjaga perdamaian, mendukung tentara Israel, atau melucuti senjata Hamas? Semua harus dijelaskan secara transparan. Untuk menjawab keraguan itu, pemerintah perlu segera merilis dokumen mandat, mekanisme komando, serta batasan tugas pasukan.
Keterlibatan parlemen dalam memberikan persetujuan juga krusial agar langkah ini memiliki legitimasi politik dan hukum yang kuat. Di samping itu, pemerintah harus memastikan bahwa pasukan Indonesia ditempatkan di area yang jelas, dengan perlindungan memadai, dan tidak terlibat dalam operasi tempur. Komunikasi publik yang intensif tentang misi kemanusiaan dan stabilisasi akan membantu meredam kritik.
PT Freeport Indonesia di Tanah Papua
Dari semua isu yang mengemuka, tidak ada yang lebih kontroversial dan membutuhkan perhatian serius selain pertanyaan tentang keterkaitan operasi PT Freeport Indonesia di tanah Papua dengan konflik Iran-Israel. Seperti diungkapkan praktisi hukum Yamin Nasution dalam sebuah diskusi pada podcast Sinkos Indonesia (1/03/2026), muncul tuduhan bahwa Indonesia secara tidak langsung terlibat dalam konflik melalui hasil tambang Freeport. Tuduhan itu menyebut Freeport mengelola uranium yang diproduksi di Louisiana, Amerika Serikat, dan hasil produksinya diduga digunakan untuk kepentingan militer asing.
Tuduhan ini tentu tidak bisa diterima begitu saja. Dibutuhkan klarifikasi resmi dari pihak berwenang, baik pemerintah Indonesia maupun manajemen Freeport. Namun, terlepas dari benar tidaknya tuduhan tersebut, momen ini harus dijadikan momentum untuk melakukan reformasi tata kelola sumber daya alam, khususnya di Papua.
Kekayaan alam Tanah Papua, negeri yang diberkati Tuhan, yang seharusnya menjadi sumber kemakmuran rakyat, jangan sampai menjadi rantai pasok industri militer global yang memicu konflik di belahan dunia lain. Lebih memprihatinkan lagi, publik Indonesia saat ini tidak memiliki akses informasi yang memadai untuk mengetahui ke mana sebenarnya hasil tambang dari perut Bumi Cenderawasih itu mengalir.
Praktisi hukum Yamin Nasution bahkan mengusulkan langkah radikal: pemerintah Indonesia sebaiknya menghentikan kerja sama dengan Freeport dan membuka peluang bagi China untuk menggantikan peran Amerika Serikat dalam operasi tambang di Papua. Usulan ini tentu tidak sederhana. Mengganti mitra strategis bukan hanya soal kontrak bisnis, tetapi juga menyangkut hubungan diplomatik dan keseimbangan geopolitik di kawasan Asia-Pasifik.
China memang hadir sebagai kekuatan penyeimbang, tetapi membuka pintu lebar bagi Beijing di Papua juga memiliki risiko tersendiri. Oleh karena itu, opsi ini perlu dikaji dengan cermat melalui studi kelayakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru mengambil keputusan tanpa data yang akurat. Langkah pertama yang konstruktif adalah membentuk tim audit independen yang terdiri dari unsur pemerintah, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan pakar internasional yang kredibel. Tim ini bertugas melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh rantai pasok hasil tambang Freeport, termasuk menelusuri aliran logam mulia dan mineral ikutan seperti uranium.
Proses audit sebaiknya transparan dan hasilnya dipublikasikan secara terbuka. Jika ditemukan indikasi pelanggaran atau penyimpangan, pemerintah mempertimbangkan kebijakannya—mengambil tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku, termasuk negosiasi ulang kontrak demi misi kemanusiaan di dunia. Selain audit, pemerintah perlu memperkuat kapasitas pengawasan dalam negeri.
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) harus memainkan peran secara aktif untuk memastikan keterbukaan dan transparansi dalam operasi tambang. Demikian pula, Kementerian ESDM dan Kementerian Perdagangan harus meningkatkan pengawasan ekspor komoditas tambang. Penguatan sistem pelacakan berbasis teknologi blockchain juga bisa menjadi solusi untuk memastikan transparansi dari hulu ke hilir.
Kemungkinan secara intelijen, informasi itu sudah ada. Namun, rakyat Indonesia pada umumnya terus mempertanyakan hal ini. Semoga BAPETEN dan Kementerian ESDM berkenan memberikan penjelasan kepada publik terkait hal ini untuk menghindari segala macam kecurigaan mayoritas rakyat Indonesia yang memiliki ikatan emosional kuat dengan rakyat Iran.
Politik Luar Negeri
Yang dialami Indonesia saat ini sebenarnya adalah cerminan dari situasi global yang semakin terpolarisasi. Di satu sisi, tekanan untuk memihak semakin kuat. Di sisi lain, sejarah dan konstitusi menuntut Indonesia untuk tetap independen. Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai inisiatif mediasi yang ditawarkan Presiden Prabowo tidak realistis karena Amerika Serikat enggan menerima mediasi pihak ketiga, sementara hubungan bilateral Indonesia dengan Iran juga belum cukup kuat. Namun, ketidakrealistisan bukan alasan untuk tidak berusaha. Diplomasi membutuhkan inovasi dan pendekatan bertahap.
Indonesia dapat memainkan peran sebagai jembatan komunikasi tidak langsung (shuttle diplomacy) antara Teheran dan Washington, sembari memperkuat koordinasi dengan negara-negara Muslim seperti Arab Saudi dan Mesir. Pendekatan multilateral melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga dapat dioptimalkan agar Indonesia tidak terlihat berjalan sendiri.
Di saat yang sama, hubungan bilateral dengan Iran perlu ditingkatkan melalui dialog antaragama, kerja sama ekonomi, dan pertukaran budaya. Membangun kepercayaan adalah investasi jangka panjang yang akan memudahkan peran mediasi di masa depan.
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, mempertanyakan apakah Iran bisa menerima Indonesia sebagai mediator mengingat posisi Indonesia yang terlihat lebih dekat dengan poros Amerika-Israel. Kekhawatiran ini beralasan. Majelis Ulama Indonesia pun mendesak pemerintah untuk keluar dari Board of Peace yang digagas Donald Trump karena dinilai lebih condong ke kepentingan Barat.
Untuk menjaga kredibilitas, pemerintah harus secara eksplisit menyatakan bahwa keikutsertaan dalam forum tersebut adalah untuk misi kemanusiaan, bukan untuk mendukung salah satu pihak. Pernyataan sikap yang jelas dan konsisten akan memperkuat posisi tawar Indonesia.
Situasi ini semakin pelik karena Amerika Serikat selama ini merupakan mitra dagang utama, sementara Iran memiliki ikatan emosional yang kuat dengan masyarakat Indonesia. Menjaga keseimbangan membutuhkan keterampilan diplomasi tingkat tinggi. Pemerintah perlu menyusun peta jalan diplomasi yang memuat prioritas, skenario, dan langkah-langkah konkret. Diplomasi ekonomi juga harus diperkuat dengan diversifikasi mitra dagang agar ketergantungan pada AS berkurang, misalnya dengan meningkatkan kerja sama dengan negara-negara Asia, Eropa, dan Afrika.
Tantangan Baru Pasca Tewasnya Khamenei
Di tengah semua ketidakpastian ini, satu peristiwa traumatis terjadi. Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tewas dalam serangan presisi di kompleks Teheran. Operasi intelijen berlapis yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel disebut-sebut sebagai dalang di balik serangan tersebut. Kematian Khamenei tidak hanya mengubah peta politik Iran, tetapi juga semakin memperdalam krisis di Timur Tengah. Iran merespons dengan melancarkan serangan rudal ke titik-titik strategis di kawasan Teluk, termasuk Abu Dhabi dan pangkalan militer Amerika di sekitarnya.
Bagi Indonesia, eskalasi ini berarti tantangan baru. Di satu sisi, pemerintah harus menjaga stabilitas ekonomi domestik dari dampak gejolak global. Di sisi lain, ada tekanan moral dan politik untuk mengambil sikap yang jelas di tengah konflik. Pemerintah perlu segera mengeluarkan pernyataan resmi yang mengutuk kekerasan dan menyerukan penghentian permusuhan, serta menawarkan bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi. Pada saat yang sama, perlindungan terhadap WNI di kawasan konflik harus menjadi prioritas utama.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, memang pernah menyatakan bahwa Indonesia masih mengimpor minyak, sehingga lonjakan harga minyak global menjadi ancaman serius bagi APBN. Namun, pernyataan itu tidak menjawab pertanyaan mendasar tentang aliran hasil tambang dari Papua. Untuk itu, pemerintah harus segera merespons isu Freeport dengan langkah nyata, seperti membentuk tim audit independen yang disebutkan sebelumnya. Respons cepat dan transparan akan meredam spekulasi liar dan menunjukkan komitmen pemerintah pada tata kelola yang baik.
Refleksi dan Langkah Konkret bagi Pemerintahan Prabowo
Konflik Iran-Israel dan Amerika seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk melakukan refleksi mendalam sekaligus mengambil langkah konkret. Pemerintah memang telah mengambil langkah-langkah teknis seperti menawarkan mediasi, melakukan diversifikasi energi, serta menjaga stabilitas fiskal. Namun, langkah-langkah tersebut harus dibarengi dengan keberanian politik untuk mengevaluasi kebijakan yang lebih fundamental.
Pertama, persoalan Freeport harus diselesaikan dengan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah perlu segera membentuk tim audit independen yang kredibel untuk menelusuri rantai pasok hasil tambang di Papua. Tim ini harus memiliki akses penuh ke data perusahaan, serta melibatkan perwakilan masyarakat Papua dan akademisi. Hasil audit dipublikasikan dan ditindaklanjuti sesuai temuan.
Jika terbukti ada pelanggaran, pemerintah harus berani mengambil tindakan tegas, termasuk renegosiasi kontrak atau sanksi. Jika tidak ditemukan bukti, pemerintah perlu menjelaskan kepada publik untuk menghentikan spekulasi. Langkah ini penting karena kekayaan alam Papua seharusnya menjadi sumber kemakmuran rakyat, bukan bagian dari mesin perang global.
Kedua, pemerintah harus memperjelas konsistensi politik luar negerinya. Menjadi mediator sambil mengirimkan pasukan di bawah forum yang melibatkan Israel, sementara simpati publik Indonesia sangat kuat terhadap Palestina dan Iran, adalah posisi yang sulit dipertahankan.
Untuk mengatasi dilema ini, pemerintah dapat mengomunikasikan secara lebih intensif tentang mandat pasukan, serta memastikan bahwa misi tersebut benar-benar bersifat kemanusiaan dan stabilisasi. Diplomasi publik harus digencarkan untuk menjelaskan bahwa Indonesia tidak memihak, tetapi berkomitmen pada perdamaian. Kejelasan posisi ini akan memperkuat kredibilitas Indonesia di mata internasional maupun domestik.
Ketiga, penguatan kemandirian energi tidak bisa ditawar lagi. Ketergantungan pada jalur distribusi yang rawan konflik seperti Selat Hormuz adalah kelemahan struktural yang sudah lama membayangi perekonomian Indonesia. Percepatan transisi energi melalui pengembangan energi baru terbarukan, hilirisasi sumber daya alam, serta peningkatan cadangan strategis minyak harus segera direalisasikan.
Pemerintah juga perlu mendorong percepatan investasi di sektor energi hijau agar ketergantungan pada minyak impor berkurang. Kemandirian energi adalah fondasi bagi kedaulatan ekonomi jangka panjang.
Keempat, Indonesia harus memperkuat diplomasi multilateral. Dalam situasi global yang terbelah, tidak ada satu negara pun yang bisa bertindak sendiri. Indonesia perlu aktif di forum-forum internasional seperti OKI, ASEAN, dan Gerakan Non-Blok untuk membangun koalisi yang mendorong penyelesaian damai. Dukungan terhadap reformasi Dewan Keamanan PBB juga penting agar suara negara berkembang lebih didengar. Dengan memperkuat diplomasi multilateral, Indonesia tidak hanya melindungi kepentingan nasional tetapi juga berkontribusi pada tatanan dunia yang lebih adil.
Apakah kita bisa?
Di tengah eskalasi konflik yang semakin berbahaya pascatewasnya Ayatollah Ali Khamenei, Indonesia berada di persimpangan sejarah. Dunia sedang terbelah, dan kita seperti berjalan di atas tali yang tipis. Di satu sisi, kita ingin menjaga hubungan baik dengan Amerika sebagai mitra dagang utama. Di sisi lain, simpati historis dan keagamaan mengikat kita dengan Iran dan Palestina. Di saat yang sama, kekayaan alam kita sendiri, terutama di Papua, dikhawatirkan menjadi bagian dari mesin perang global.
Jawaban atas dilema ini tergantung pada langkah kita sekarang. Sudah saatnya pemerintah bertindak arif dan bijaksana, bukan hanya sebagai penonton yang sibuk menawarkan mediasi, tetapi juga sebagai pemain yang membersihkan rumahnya sendiri. Audit menyeluruh terhadap rantai pasok Freeport harus menjadi prioritas.
Jika terbukti ada material strategis yang digunakan untuk kepentingan militer asing, tindakan tegas harus diambil. Sebaliknya, jika tidak terbukti, pemerintah harus menjelaskan dengan terbuka agar kepercayaan publik pulih.
Indonesia tidak perlu terjebak dalam retorika siapa yang benar dan salah dalam konflik Timur Tengah. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa kekayaan alam Papua benar-benar digunakan untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk menghancurkan kehidupan manusia di belahan dunia lain. Dengan membentuk tim audit independen, memperkuat pengawasan, dan mengambil langkah tegas berdasarkan fakta, Indonesia tidak hanya membersihkan nama baiknya, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi perdamaian dunia.
Di persimpangan sejarah yang genting ini, Indonesia harus memilih jalannya sendiri: jalur transparansi, kedaulatan, dan perdamaian. Rakyat Indonesia harus bersatu dalam doa dan spirit untuk mendukung langkah Bapak Presiden Prabowo dalam menyuarakan pesan perdamaian yang berakar pada “Jalan”, “Kebenaran” dan “Hidup”. Apakah kita bisa? Yes, we can!
