JAKARTA – Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta akan menjadi kota global tergantung dukungan dari semua pihak sebagai warga Jakarta. Masyarakat diminta membantu tugas Gubernur supaya cita-cita menjadi global bakal terwujud.
Hal tersebut diutarakan Tenaga Ahli Gubernur Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Guruh Tirta Lunggana dalam diskusi yang digelar pengurus prakarsa warga Jakarta Barat di aula Ali Sadikin, Kantor Walikota Jakarta Barat, Kamis (6/11/2025).
“Memang pekerjaan akan semakin mudah dan terwujud kalau semua pihak membantu tugas-tugas berat Pak Gubernur,” tegas Guruh.
Namun Guruh mengaku kinerja Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno baru menjabat sembilan bulan. Kinerja politisi PDIP tersebut kata Guruh masih prematur.
“Kita harus tahu dulu hari ini Gubernur dan Wakil Gubernur baru jabat sembilan bulan. Apa yang sudah dilakukan dan dikerjakan ini merupakan tahap awal atau masih prematur menuju kota global,” tegasnya.
Saat ini kata Guruh, pihaknya fokus pembenahan infrastruktur, penataan lingkungan dan transportasi umum. Khusus transportasi umum kata Guruh, pejabat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov wajib gunakan transjakarta dan kereta setiap hari Senin dan Rabu.
“Agar kami merasakan transjakarta, LRT dan MRT bagaimana kondisi yang perlu diperhatikan. Kenapa SDM perlu ditata ulang. Artinya semua ini terkoneksi, menjadi satu rangkaian menuju kota global,” tukasnya.
Kota Global
Jakarta tengah menatap masa depan dengan ambisi besar: menjadi kota global yang berbudaya. Cita-cita ini bukan sekadar slogan, tetapi diarahkan secara formal oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ), yang menegaskan peran Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global setelah tidak lagi menyandang status ibu kota negara.
Dalam kacamata global, kota seperti ini harus mampu menjadi simpul utama jaringan ekonomi dunia, menarik modal, sumber daya manusia, ide, serta inovasi.
Dalam visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025, Jakarta menegaskan ambisinya menjadi kota global yang ”maju, berdaya saing, dan berkelanjutan”. Enam indikator dijadikan acuan, salah satunya adalah lingkungan yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan.
Langkah konkret telah disiapkan, salah satunya lewat penguatan koordinasi kawasan aglomerasi Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur). UU DKJ menegaskan pentingnya sinergi antarwilayah dalam pengelolaan isu-isu lingkungan, seperti banjir, sampah, energi, dan air. Langkah ini menjadi penting sebab persoalan lingkungan Jakarta tidak bisa diselesaikan sendiri tanpa melibatkan kota-kota sekitarnya.
