Wilfridus Fon
Mahasiswa Filsafat ITFK Ledalero dan Calon Imam dari Biara Scalabrinian, Nita-Maumere
Kalau anda ingin tetap menjadi malaikat, jangan nimbrung ke dalam lingkaran kekuasaan politik karena anda potensial akan menjelma menjadi setan. Politik itu dosa, kotor, busuk, dan najis. Elit politik adalah kumpulan para pendosa yang makanan kesehariannya ialah intrik untuk menjatuhkan orang lain, melakukan kejatan, melancarkan tipu daya, memeras, dan mencuri. Sebagai pendosa, elit politik dicap sebagai orang yang tidak mempunyai rasa kemanusiaan. Hati nurani mereka tumpul. Dan, nalar kritis mereka dangkal.
Kenapa tuduhan ini muncul? Dan, apakah semua tuduhan itu benar adanya? Tuduhan-tuduhan itu dapat ditafsir sebagai kemarahan publik terhadap elit politik yang gagal menjalankan misinya sebagai pelayan publik. Namun, tuduhan-tuduhan itu tampaknya terlalu hiperbolis. Tidak semua elit politik kotor dan najis. Ada elit politik tertentu bekerja dengan sepenuh hati dan mampu membahagiakan publik dengan program-program politik yang pro-rakyat.
Politik itu sendiri pun memiliki tujuan yang luhur dan mulia. Politik berkontribusi signifikan dalam menentukan nasib masyarakat secara struktural. Elit politik bekerja untuk mencapai bonum commune dengan mengolah posibilitas menjadi realitas. Dengan politik kondisi ekonomi masyarakat bisa diperbaiki; dengan politik kemiskinan dan kesenjangan sosial bisa diatasi; dengan politik pendidikan dimungkinkan sehingga dapat meningkatkan sumber daya manusia; dengan politik kekayaan alam diolah sedemikian rupa demi kepentingan manusia; dan dengan politik kesejahteraan dan keadilan sosial dapat terwujud.
Dosa-Dosa Politik
Berkonfrontasi pada tujuan-tujuan politik di atas, kenapa elit politik masih saja disebut kumpulan para pendosa? Elit politik dicap sebagai pendosa karena telah melakukan dosa-dosa politik dengan mendekonstruksi kiblat politik dari bonum commune (kepentingan umum) menjadi bonum privatio (kepentingan pribadi). Lalu, apa saja dosa-dosa politik itu?
Pertama, dosa verbalisme. Dosa verbalisme terkonfirmasi dalam diri elit politik yang menipu masyarakat. Menjelang pemilihan, mereka kerap menjanjikan visi dan misi yang menyakinkan melalui aneka kebijakan yang populis: menciptakan generasi emas melalui pendidikan gratis dan pelayanan kesehatan yang memadai; menyediakan sarana dan prasaran yang baik; menciptakan lapangan pekerjaan guna menekan angka penganguran; dan seterusnya. Namun, de facto, semua program tersebut serentak pupus ketika berada di kursi kekuasaan.
Kedua, dosa materialisme. Dosa materialisme nyata dalam diri elit politik yang mendewakan “mamon”. “Mamon” merujuk pada harta, kekuasaan, dan kehormatan. Pengkultusan yang hiperbolis terhadap “mamon” mendorong elit politik untuk melakukan korupsi, dan memberi izin bagi operasi proyek tambang ilegal dan geotermal dengan berdasarkan pertimbangan ekonomis semata tanpa memperhitungkan biaya ekologis dan luka kemanusiaan. Atau, dorongan kehendak untuk berkuasa demi mendapat kehormatan, elit politik kerap menghalalkan praktik nepotisme dengan memanipulasi dan menyangkal hukum tanpa memperhitungkan prinsip meritokrasi.
Ketiga, dosa anti-intelektualisme. Dosa anti-intelektualisme merujuk pada elit politik yang anti-kritik. Elit politik semacam ini kerap membaptis diri sebagai orang yang paling pintar, hebat, dan tercerahkan. Karenanya, kritik dan saran dari kelompok oposisi, para pakar dan ahli, akademisi, mahasiswa, jurnalis, dan masyarakat sipil dianggap tidak penting. Hingga pada titik yang ekstrem, elit politik berwatak demikian tak segan-segan untuk membekuk, mengintimidasi, dan menindas orang yang kritis terhadap pemerintah.
Ketiga dosa politik di atas tampaknya dominan terjadi di pangung politik kita hari-hari ini. Dampak destruktif yang ditimbulkan pun beragam. Demokrasi mengalami kemunduran. Utang negara menumpuk. Ekonomi negara tertatih-tatih. Proyek pembangunan infrastruktur mendek dan mangkrak. Fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan tidak memadai. Angka pengangguran meningkat. Kemiskinan dan kelaparan terus mencekik kuat. Bencana alam terjadi di mana-mana. Pada akhirnya, masyarakat semakin tersingkir, tersisih, menderita, melarat, dan tidak mengalami kesejahteraan.
Imperatif Etis Gereja Katolik
Kita tentu tidak ingin elit politik kita terus terjebak dalam lumpur dosa politik verbalisme, materialisme, dan anti-intelektualisme. Mereka harus segera bebas dari dosa-dosa itu. Karena itu, pertobatan politis menjadi sebuah kemendesakan.
Seruan Gereja Katolik untuk melakukan auto-evaluasi, berpuasa, dan bertobat di masa Pra-Paskah adalah imperatif etis yang tepat untuk bisa membebaskan elit politik dari dosa-dosa politik itu. Tuntutan ini mungkin tampak sederhana, tetapi dampak yang ditimbulkan sangat dahsyat: ia mengubah karakter elit politik dari dalam.
Melalui auto-evaluasi, elit politik diminta untuk berjalan ke dalam diri. Tujuannya sederhana: mengenal diri agar lebih tahu diri. Mengenal diri memungkinkan adanya sikap tahu diri. Menyadari diri sebagai pelayan politik itu penting agar pelayanan politik terarah pada pemenuhan kepentingan publik bukan pada pemenuhan kepentingan individual elit politik dan kelompok-kelompok partikular yang menjilat kekuasaan.
Mengenal diri dan tahu diri akan mendapat kepenuhannya bila ada komitmen untuk berpuasa. Bagi Gereja Katolik, berpuasa bukan hanya menyangkut mengatur pola makan, tapi juga keberanian menyangkal diri. Menyangkal diri yang dimaksudkan di sini merujuk pada sikap tegas untuk menolak aneka niat jahat dari dalam diri yang merugikan diri sendiri dan orang lain.
Dalam konteks politik, menyangkal diri merujuk pada penyangkalan terhadap pelbagai keinginan daging yang menyesatkan; menyangkal aneka tendesi akselerasi busuk; menyangkal niat untuk menjadi elit politik yang suka menebar kebohongan, fitnah, dan bahasa perang; dan menyangkal untuk menjadi elit politik yang korup.
Auto-evaluasi dan puasa akan mencapai totalitasnya dalam pertobatan. Di masa Pra-Paskah, bertobat bukan sekadar tindakan sadar untuk merenungkan dosa-dosa lalu meratapinya dengan penuh penyesalan. Pertobatan sejati tidak berhenti pada level meratapi, tetapi mesti berdampak pada tindakan nyata yang dibarengi dengan komitmen untuk melakukan transformasi diri dari yang buruk menuju yang lebih baik.
Dalam konteks politik, pertobataan ini disebut pertobatan politis. Pertobatan politis itu dapat dimulai dari hal-hal kecil: menggunakan kebebasan politik secara rasional agar tidak terjebak dalam penyalahgunaan kekuasaan; menelurkan kebijakan-kebijakan politis yang pro-rakyat; menunjukkan diri sebagai pelayan publik bukan kacungan keluarga; menghormati dan mengayomi hak-hak politik masyarakat sipil; terbuka terhadap dialektika publik; menjunjung hukum; tidak menjadi elit politik berwatak serigala yang penuh dengan ikhtiar untuk menerkam, menghancurkan, mengintimidasi, dan menindas oposisi; dan menjadi elit politik yang jujur dan setia pada publik.
Pada akhirnya, pertobatan politis mesti dibuat secara terus menurus, bukan musiman. Artinya, elit politik bertobat bukan hanya saat masa Pra-Paskah, dan setelah itu, pertobatan itu hilang. Pertobatan politik harus dilakukan setiap saat demi memurnikan citra elit politik yang terlanjur busuk, kotor, dan hina di mata masyarakat. **
