JAKARTA– Pengadaan kendaraan operasional untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menuai sorotan publik. Di tengah perdebatan di tingkat pusat terkait rencana impor kendaraan dari India, sejumlah pengurus koperasi di daerah justru mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses perencanaan kebutuhan tersebut.
Menanggapi situasi tersebut, Felia Primaresti, Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam implementasi kebijakan.
“Pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih tidak boleh bersifat _top-down_. Regulasi mungkin sudah tersedia, tetapi yang menjadi tantangan adalah bagaimana membangun budaya hukum dan praktik implementasi yang partisipatif di tingkat lokal,” jelasnya dalam acara The Indonesian Forum (TIF) seri 130 secara daring di Jakarta, Senin (30/3/2026).
Lebih lanjut, Felia juga menyoroti pentingnya kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengembangan koperasi. Menurutnya, keberhasilan program tidak seharusnya diukur dari kuantitas koperasi yang dibentuk, melainkan dari kapasitas dan kesiapan pengelolanya.
“Fokusnya jangan hanya pada jumlah koperasi yang didirikan, tetapi pada penguatan SDM agar koperasi benar-benar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.
Felia juga menilai bahwa jika pola ini terus berlanjut, ada risiko program ini justru dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. TII memandang bahwa keberhasilan Koperasi Desa Merah Putih sangat bergantung pada kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan riil di lapangan, pelibatan aktif para pemangku kepentingan lokal, serta penguatan kapasitas kelembagaan koperasi itu sendiri.
TII pun mendorong pemerintah untuk memastikan setiap tahapan implementasi kebijakan Koperasi Desa Merah Putih dilakukan secara inklusif, transparan, dan akuntabel.
Pendekatan yang partisipatif dinilai krusial agar program ini tidak hanya menjadi proyek administratif, tetapi benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa dan berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
