JAKARTA – Tim Aksi Peduli Gempa Flores yang beranggotakan masyarakat perantauan asal Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), di wilayah Jabodetabek menggelar konsolidasi penggalangan bantuan bagi masyarakat terdampak gempa bumi Flores.
Konsolidasi tahapan final tersebut berlangsung di Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi NTT, Jalan Tebet Timur Dalam Raya Nomor 42, Jakarta Selatan, Minggu (16/8/2026).
Ketua Tim Aksi Peduli Gempa Flores, Greg Upi Deo, mengatakan konsolidasi dilakukan untuk memastikan proses penghimpunan hingga penyaluran bantuan berjalan transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Hari ini adalah konsolidasi final. Kami membutuhkan dukungan dari seluruh IKB maupun organisasi lainnya. Kami tidak mungkin bekerja sendiri,” ujar Greg.
Ia, menjelaskan, bantuan yang terkumpul tidak akan langsung disalurkan tanpa melalui proses pemetaan kebutuhan di lapangan. Panitia telah membentuk tim asesmen yang bertugas mengidentifikasi tingkat urgensi serta kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.
“Dasar kami memberikan bantuan adalah hasil asesmen tim. Kami tidak serta-merta memberikan bantuan, tetapi akan melihat terlebih dahulu kebutuhan di lapangan,” katanya.
Hasil asesmen selanjutnya akan dikoordinasikan dengan pemerintah daerah melalui Badan Penghubung NTT. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan sesuai kebutuhan dan menghindari tumpang tindih dengan bantuan dari pihak lain.
Berdasarkan hasil konsolidasi, katanya, masyarakat yang ingin berdonasi diimbau memprioritaskan bantuan berupa dana, makanan yang tidak mudah rusak, obat-obatan, serta kebutuhan mendesak bagi anak-anak dan perempuan.
Sementara itu, bantuan berupa pakaian untuk sementara tidak menjadi prioritas. Pertimbangannya, biaya pengiriman pakaian ke wilayah terdampak dapat cukup besar dibandingkan manfaat yang diterima masyarakat.
“Kalau para dermawan memberikan bantuan dalam bentuk pakaian, sering kali biaya pengirimannya justru lebih besar. Untuk kali ini, kami mohon bantuan dalam bentuk uang terlebih dahulu, kemudian kebutuhan pokok seperti makanan yang tidak cepat basi dan obat-obatan,” ujarnya.
Dalam pendistribusian bantuan, jelasnya, tim akan mengoptimalkan jaringan relawan di daerah terdampak. Setiap penyaluran akan memiliki penanggung jawab atau person in charge (PIC) yang bertugas memastikan bantuan diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Tim juga menjalin komunikasi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk unsur TNI AU, untuk mendapatkan dukungan distribusi apabila terdapat kebutuhan yang bersifat mendesak.
“Kami mencoba memikirkan sistem distribusi yang bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Jangan sampai biaya yang dikeluarkan untuk menyalurkan bantuan justru terlalu besar,” katanya.
Untuk menjaga keterbukaan informasi, panitia membentuk tim humas yang bertugas menyampaikan perkembangan kondisi masyarakat terdampak serta informasi mengenai penghimpunan dan penyaluran bantuan.
Masyarakat yang membutuhkan informasi atau ingin berpartisipasi dalam penggalangan bantuan dapat berkomunikasi dengan tim tersebut.
Tim, juga mendapat dukungan Badan Penghubung Pemerintah Provinsi NTT yang menyediakan posko sebagai pusat kegiatan.
Karena itu, ia, mendesak pemerintah segera memenuhi kebutuhan dasar warga terdampak, terutama tenda, selimut, makanan, dan kebutuhan kesehatan. Bantuan tersebut dinilai penting, khususnya bagi masyarakat yang berada di wilayah dengan kondisi cuaca dingin.
Terkait kemungkinan penetapan status bencana nasional, Greg mengatakan keputusan tersebut perlu mempertimbangkan perkembangan serta fakta di lapangan. Namun, berdasarkan informasi yang diterima, dampak gempa dinilai cukup serius karena banyak warga kehilangan tempat tinggal.
“Kalau melihat informasi yang kami terima, levelnya harus sudah masuk dalam skala bencana yang serius. Kami berharap pemerintah menjadikan persoalan ini sebagai prioritas. Bila perlu, skalanya dinaikkan menjadi bencana nasional,” katanya.
Ia, juga mengajak masyarakat untuk turut membantu warga terdampak, meskipun kondisi ekonomi saat ini tidak mudah. Menurutnya, bantuan dalam bentuk apa pun akan berarti bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggal dan membutuhkan kebutuhan dasar.
