JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Sosial menggelontorkan anggaran Rp66, 7 miliar untuk memperkuat penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk dukungan logistik, pendirian dapur umum, hingga pengerahan personel Tagana di seluruh wilayah terdampak.
“Kami terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan semua pihak,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), dalam keterangan tertulis, Minggu (7/12/2025).
Kemensos mengoperasikan 39 dapur umum dengan total produksi 417.749 bungkus makanan per hari, menyalurkan 101,4 ton beras, serta mengirim ribuan paket kebutuhan dasar mulai dari makanan siap saji, makanan anak, kasur, selimut, tenda keluarga, hingga penjernih air. Sebanyak 648 Tagana diterjunkan untuk evakuasi hingga layanan dukungan psikososial.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun bakal melakukan pengawasan agar penyaluran bantuan bencana tersebut tidak disalahgunakan. KPK akan menugasi kedeputian terkait untuk mencegah penyimpangan dalam proses penyaluran bantuan.
“Nah, nanti mungkin kami akan menugaskan kedeputian yang terkait dengan itu, apakah ada Korupsi atau mungkin pencegahan untuk bekerja sama melihat supaya jangan sampai itu berulang kembali ada penyimpangan-penyimpangan berkaitan dengan bantuan, ya donasi dari masyarakat,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto di Benteng Vredeburg, Yogyakarta, Senin (8/12/2025).
Setyo pengawasan dilakukan karena banyaknya pihak yang memberikan bantuan. Ada yang secara langsung, ada juga lewat lembaga.
“Karena ini kan banyak, permasalahannya memang ini kan pintunya banyak, semua pihak bisa memberikan donasi. Ada yang dilakukan secara langsung, ada yang dilakukan melalui lembaga yang sudah ditentukan,” sebutnya.
Setyo menjelaskan, karena keadaan darurat, bantuan saat ini difokuskan untuk memulihkan para korban. Di sisi lain, menurut dia, pemerintah juga tengah berfokus memulihkan kerugian para korban.
“Ini kan sekarang prosesnya agak darurat, artinya sedang merespons dulu. Yang pertama dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana mengembalikan terhadap para korban, prioritasnya kan di situ,” ujarnya.
