JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengajak semua pihak untuk memaknai tahun 2026 sebagai momentum untuk menumbuhkan kepedulian sosial. Selain itu memperkuat solidaritas dan meneguhkan nilai gotong royong.
Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI, Puan Maharani dalam rapat perdana masa persidangan III tahun sidang 2025-2026 di ruang paripurna, Nusantara II, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/1/2026).
Puan menegaskan bahwa, pihaknya berkomitmen memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dan penuh empati kepada masyarakat. “DPR RI akan terus berupaya menghadirkan kebijakan negara yang dapat memajukan kualitas kehidupan rakyat,” kata Puan.
Menurut Puan, berbagai tantangan dalam pembangunan nasional menuntut peran aktif dan tanggung jawab politik DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.
Tantangan tersebut kata Puan antara lain meliputi pencapaian target pertumbuhan ekonomi yang masih memerlukan reformasi struktural agar lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Selain itu kata Puan tantangan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi transformasi global, digitalisasi, dan ekonomi hijau. Selanjutnya terkait dengan penyempurnaan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Puan menambahkan, pembangunan harus dilakukan secara merata di setiap wilayah guna mengurangi kesenjangan dan memperkuat persatuan nasional, dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan perumahan, hingga penanganan isu sosial dan politik secara bijaksana demi menjaga stabilitas, persatuan, dan kohesi nasional.
“Mitigasi perubahan iklim serta perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap generasi masa depan, dan berbagai tantangan lainnya,” jelasnya.
Untuk menghadapi kompleksitas tantangan tersebut, Puan menyatakan DPR RI memiliki peran konstitusional yang sangat strategis melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Dengan demikian, diperlukan kebijakan negara, Pemerintah dan DPR RI, yang dirancang dengan prioritas dan strategi yang optimal di tengah keterbatasan ruang fiskal.
“DPR RI akan memastikan bahwa setiap kebijakan dan alokasi anggaran negara benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, mendorong keadilan sosial, serta menjamin keberlanjutan pembangunan nasional,” tukasnya.
