JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali mereshuffle anggota kabinetnya. Dalam kesempatan itu, Presiden juga memberi jabatan untuk Hasan Nasbi yaitu Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi untuk perkuat komunikasi pemerintah. Jabatan di bidang komunikasi ini sebelumnya belum ada dalam komposisi penasehat khusus yang telah dipilih pada tahun 2024 sebelumnya.
Menanggapi ini, Christina Clarissa Intania, Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research mengakui adanya permasalahan komunikasi pemerintah,
“Sejauh ini memang masalah komunikasi pemerintah menjadi satu hal yang dikeluhkan oleh kalangan masyarakat sipil. Mulai dari dara menjelaskan kebijakan, perencanaan, dan merespon kritik masih menjadi hal yang perlu diperbaiki oleh pemerintah. Fokus untuk memperbaiki komunikasi pemerintah memang penting,” ujar Christina kepada wartawan, Selasa (28/4/2026).
Perbaikan komunikasi kata Christina seharusnya bisa diupayakan oleh pejabat-pejabat dan instrument yang sudah ada. Kementerian dan lembaga masing-masing memiliki biro khususnya masing-masing yang mengurus komunikasi.
“Tidak lupa presiden juga punya staf seperti di Kantor Staf Presiden dan staf ahli lainnya yang ada di sekitar Presiden. Kemudian, badan tersendiri untuk komunikasi juga sudah didirikan oleh Presiden Prabowo sendiri Kantor Komunikasi Kepresidenan atau sekarang menjadi Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia,” tegasnya.
Komunikasi pemerintah sebetulnya tidak perlu lagi ada perubahan dalam struktur untuk memperbaiki komunikasi pemerintah. Memperbaiki komunikasi pemerintah dimulai dari diri masing-masing pejabat untuk lebih berempati dan bisa menjelaskan kebijakannya secara elaboratif dengan sumber data yang jelas dan bukti yang valid, serta dilandasi studi yang mumpuni.
“Bersikap transparan juga menjadi hal yang bisa dilakukan masing-masing pejabat dalam menyampaikan informasi. Ini sangat dimungkinkan untuk dilakukan oleh semua pejabat sesegera mungkin untuk memperbaiki komunikasi pemerintah,” jelasnya.
Christina menjelaskan, sebetulnya penambahan jabatan ini sebetulnya tidak urgent. Mengingat juga Hasan Nasbi pernah menjabat di Kantor Komunikasi Kepresidenan sebelumnya dan telah mundur sebagai bentuk tanggungjawabnya atas pernyataannya sendiri menanggapi kasus teror yang dihadapi kantor pers Tempo.
“Solusi permasalahan komunikasi bukan sekedar penambahan jabatan untuk mengerjakan itu, tapi kemauan seluruh bagian pemerintahan untuk mau mengubah caranya berkomunikasi,” tukasnya.
