JAKARTA – Tim Anti Korupsi Daerah (TAKD) mendukung penuh aksi demonstrasi Aliansi Rakyat Kalimantan Timur (Kaltim) yang digelar pada Selasa (21/4/2026).
Ketua TAKD, Odorikus Holang mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung supaya menyelidiki dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
“KPK dan Kejaksaan segera turun tangan. Masyarakat berdemo dan turun ke jalan berarti masyarakat tak suka dengan pemimpin yang tak bisa bekerja untuk rakyat,” ujar Holang kepada wartawan di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Dikatakan Holang, masyarakat sipil menggunakan perlemen jalanan sebagai solusi untuk menjawab keresahan rakyat Kaltim.
“Masyarakat tentu mempunyai parameter menilai kinerja pemimpinnya. Bisa dilihat secara empirik, secara kasat mata. Apa yang sudah dikerjakan. Apakah pro keadilan atau hanya mementingkan diri sendiri atau kroninya,” katanya.
Diberitakan, massa Aliansi Rakyat Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Aksi 21 April di gedung DPRD Kaltim dan kantor Gubernur Kaltim. Aksi yang mendesak audit seluruh kebijakan Pemprov Kaltim ini diwarnai berbagai dinamika.
Gelombang massa dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat mulai berdatangan memadati area depan kantor DPRD Kaltim sejak Selasa (21/4/2026) pagi.
Massa awalnya memulai aksi di gedung DPRD Kaltim dengan tindakan mahasiswa memanjat papan reklame besar untuk mencopot baliho bergambar Ketua dan anggota DPRD Kaltim.
Sebagai gantinya, mereka membentangkan spanduk buatan sendiri yang berisi tiga tuntutan utama: audit seluruh kebijakan Pemprov Kaltim, hentikan praktik KKN, dan desakan agar DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara total.
Tak berhenti di sana, setelah melakukan orasi di DPRD, massa bergerak melakukan long march menuju kantor Gubernur Kaltim untuk menagih janji langsung dari pihak eksekutif.
