Laurens Ikinia
Peneliti Institute of Pacific Studies; Dosen Hubungan Internasional UKI, Jakarta
Pernah enggak sih kamu membayangkan ada momen di mana seorang Paus asal Amerika Serikat beradu argumen dengan seorang presiden dari negara asalnya? Tepat di hadapan publik. Kayak sinetron politik, tapi ini nyata. Baru-baru ini, pernyataan Paus Leo XIV yang dinilai kritis terhadap Donald Trump bikin heboh jagat maya dan ruang publik AS dan dunia. Tapi jangan buru-buru menyimpulkan bahwa ini cuma soal dua tokoh besar yang sedang cekcok. Di balik itu semua, ada cerita besar tentang perubahan lanskap agama di Amerika yang jauh lebih menarik dan kompleks—serta ketegangan psikis yang menggerogoti lubuk hati warga biasa.
Amerika Serikat saat ini sedang mengalami transformasi religius yang luar biasa. Menurut data PRRI Census of American Religion 2023, sekitar 66 persen warga AS masih mengaku Kristen. Tapi di balik angka itu, ada pergeseran besar. Dominasi Kristen kulit putih yang dulu begitu kental kini mulai tergerus. Pada 2006, kelompok ini mencakup 57 persen populasi. Kini, tinggal 41 persen. Sementara itu, jumlah orang yang tidak berafiliasi dengan agama apa pun—yang biasa disebut “nones”—melonjak jadi 27 persen. Dua dekade terakhir menunjukkan tren peningkatan yang stabil. Artinya, suara otoritas keagamaan, termasuk Paus, nggak lagi segampang dulu untuk didengar dan diikuti bulat-bulat. Di tengah hiruk-pikuk ini, setiap pernyataan publik tidak lagi menggema sebagai kebenaran tunggal, melainkan sebagai pemicu guncangan batin yang personal.
Paus Amerika vs Presiden Amerika
Di tengah situasi inilah Paus Leo XIV muncul sebagai figur unik. Terpilih pada Mei 2025 setelah wafatnya Paus Fransiskus, ia adalah Paus pertama yang berasal dari Amerika Serikat. Dengan latar belakang sebagai misionaris di Peru dan kewarganegaraan ganda AS-Peru, ia bisa dibilang jembatan antara dunia Utara dan Selatan. Tapi justru karena ia orang Amerika, ketegangan dengan Trump terasa lebih personal—bukan sekadar benturan ideologi, melainkan seperti pertengkaran dalam satu keluarga besar yang menyakitkan.
Ketika Paus Leo mengecam “khayalan kemahakuasaan” para pemimpin yang mengutamakan kekuatan di atas keadilan, nada suaranya dingin tapi menusuk. Ia seolah sedang berbicara langsung ke ruang kerja Oval Office, menatap mata Trump lewat layar kaca. Trump pun langsung membalas dengan gaya khasnya: “Paus Leo itu lemah terhadap kejahatan. Dia mengerikan untuk kebijakan luar negeri.” Bahkan Trump dengan percaya diri menyebut bahwa kepausan Leo berutang keberadaannya pada kepresidenannya. Adu mulut ini bukan sekadar drama. Di balik setiap twit dan pernyataan pers, ada ketegangan psikis yang membelah ruang batin warga Amerika, terutama mereka yang selama ini menjunjung tinggi otoritas agama sekaligus setia pada pilihan politiknya.
Bayangkan menjadi seorang umat Katolik konservatif di Ohio. Anda telah mendukung Trump dalam dua pemilu terakhir, karena ia dianggap pelindung nilai-nilai tradisional melawan arus sekularisme. Namun kini, Paus Anda sendiri -pemimpin spiritual tertinggi-mengatakan bahwa sikap sang presiden adalah “khayalan kemahakuasaan.”
Konflik batin ini bukan sekadar rasa tidak nyaman. Ia adalah gempa kecil yang meruntuhkan fondasi kognitif: Siapa yang lebih benar? Suara dari Vatikan atau suara dari MAGA? Dilema ini menciptakan insomnia, perdebatan sengit di meja makan, dan bahkan keretakan dalam persekutuan doa.
Tapi tunggu dulu. Ada kabar menarik lain yang mungkin mengubah cara kita melihat dinamika ini. Di tengah penurunan afiliasi agama secara umum, terjadi lonjakan konversi ke Gereja Katolik di AS, terutama di kalangan dewasa muda. Data terbaru menunjukkan bahwa pada Paskah 2026, terjadi peningkatan signifikan sebesar 38 persen dalam jumlah orang dewasa yang bergabung dengan Gereja Katolik.
Analisis dari 140 keuskupan di AS mengungkap bahwa lonjakan ini terutama didorong oleh pria muda berusia 20-an. Bahkan, diperkirakan sekitar 160.000 orang dewasa Amerika akan bergabung dengan Gereja Katolik sepanjang tahun 2025. Angka ini nggak kecil, dan ini sinyal bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak di tingkat akar rumput.
Gen Z Balik ke Gereja
Yang paling mencengangkan adalah kebangkitan iman di kalangan Generasi Z. Sebuah studi dari Harvard menunjukkan bahwa persentase Gen Z—mereka yang lahir antara 1997 dan 2012—yang mengaku sebagai penganut iman Katolik naik dari 15 persen pada 2022 menjadi 21 persen pada 2023.
Lonjakan konversi di kalangan Gen Z meningkat drastis, dari hanya 0,4 persen pada 2021 menjadi 2,9 persen pada 2024. Ini bukan sekadar angka statistik. Di kampus-kampus, gejalanya terasa nyata. Newman Centre di University of Nebraska mencatat lonjakan peserta program inisiasi dewasa, dari 75 konversi pada musim semi lalu menjadi 125 pendaftar di semester berikutnya.
Di Arizona State University, peserta Order of Christian Initiation for Adults melonjak dari 18 menjadi 70 orang. Sementara di Kansas State University, sebanyak 114 mahasiswa telah bergabung ke Gereja pada Paskah. Fenomena ini terjadi secara nasional dan sangat terasa di wilayah urban besar. Los Angeles mencatat peningkatan konversi orang dewasa tertinggi, yaitu 139 persen.
Di New York City, Keuskupan Brooklyn mencatat hampir dua kali lipat konversi dewasa, dengan 538 orang pada 2025. Paroki St. Joseph di Greenwich Village bahkan melaporkan pendaftar OCIA meningkat tiga kali lipat. Keuskupan Des Moines di Iowa melaporkan peningkatan 51 persen. Newark, Cleveland, dan Portland juga mencatat lonjakan signifikan.
Lalu, apa yang membuat anak-anak muda ini tertarik pada Gereja Katolik? Para ahli dan pemimpin gereja mengidentifikasi beberapa faktor. Pertama, ada kerinduan akan makna. Uskup Robert Barron, yang keuskupannya memecahkan rekor konversi, menyebut generasi muda “lapar akan kebenaran” sebagai reaksi terhadap dunia yang sekuler.
Kardinal Blase Cupich juga menyoroti bahwa banyak anak muda mencari makna hidup yang lebih dalam di tengah ketidakpastian. Namun, menariknya, sebagian dari mereka mengaku bahwa perdebatan publik antara Paus Leo dan Trump justru membuka mata mereka: Ada tokoh moral yang berani menantang kekuasaan secara terbuka. Itu menarik bagi generasi yang haus akan ketulusan.
Kedua, daya tarik tradisi dan ritual. Gereja Katolik menawarkan stabilitas, akar sejarah yang kuat selama 2.000 tahun, dan ritual yang indah—liturgi, jubah, dupa—yang memberikan pengalaman iman yang kaya, kontras dengan budaya modern yang serba cepat dan dangkal. Ketiga, pencarian komunitas yang autentik. Di era digital dan pascapandemi, banyak anak muda haus akan interaksi sosial nyata dan rasa memiliki. Gereja dipandang sebagai tempat perlindungan dan komunitas yang menawarkan persahabatan sejati.
Keempat, ada pengaruh kepemimpinan. Pemilihan Paus Leo XIV sebagai paus pertama dari AS diyakini turut berkontribusi pada kebangkitan iman ini. Tokoh seperti Wakil Presiden J.D. Vance, yang pindah ke Katolik, juga menjadi figur publik yang menginspirasi.
Namun, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa ini adalah kebangkitan Katolik besar-besaran yang akan mengubah peta politik AS secara drastis. Ada keterbatasan dan catatan penting. Menurut Pew Research, Gen Z tetap menjadi generasi dengan tingkat kehadiran gereja mingguan terendah, hanya 17 persen, dan 38 persen lainnya tidak pernah pergi ke gereja.
Artinya, meskipun angka konversi naik, praktik keagamaan rutin belum tentu setinggi itu. Selain itu, Uskup Barron mencatat bahwa bagi generasi muda yang pindah ke Katolik, skandal pelecehan seksual yang melanda gereja pada awal 2000-an lebih dianggap sebagai “kenangan masa lalu” daripada realitas yang mereka alami langsung. Ini bisa menjadi pisau bermata dua: di satu sisi, generasi baru lebih mudah menerima Katolik tanpa beban sejarah yang berat; di sisi lain, tantangan lama belum sepenuhnya selesai.
Siapa yang mendengar Paus?
Nah, kembali ke soal Paus Leo dan Trump. Dalam lanskap yang sedang berubah cepat ini, pernyataan Paus tidak akan diterima secara seragam oleh semua orang. Ambil contoh umat Katolik kulit putih. Mereka kini hanya 12 persen dari populasi, dan secara politik terbelah. Survei PRRI pascapemilu 2024 menunjukkan bahwa 59 persen dari mereka memilih Trump, sementara sisanya memilih Harris. Tidak ada blok suara Katolik yang monolitik.
Artinya, ketika Paus Leo mengkritik Trump, sebagian umat Katolik kulit putih akan mengangguk-angguk setuju, sementara sebagian yang lain akan merasakan perih di dada—karena mereka mencintai Gereja mereka, tetapi juga mencintai presiden mereka. Bagaimana caranya memegang keduanya? Bagi sebagian orang, jawabannya adalah dengan mengabaikan Paus. Bagi yang lain, dengan meragukan pilihan politik mereka sendiri.
Sementara itu, Protestan evangelis kulit putih, yang merupakan 13 persen populasi, tetap jadi basis paling solid bagi Trump. Sebanyak 85 persen dari mereka memilih Trump pada 2024, dan enam dari sepuluh di antaranya percaya bahwa “Tuhan menakdirkan Donald Trump untuk menjadi pemenang pemilihan presiden 2024.”
Kelompok ini secara teologis dan institusional cukup jauh dari Gereja Katolik, sehingga kritik Paus terhadap Trump mungkin hanya akan dianggap sebagai suara asing yang tak perlu didengarkan. Namun, ada juga tekanan psikis yang unik di sini: seorang pemimpin agama non-Katolik yang selama ini mendukung Trump mungkin mulai bertanya-tanya, “Apakah sekutu kami ini benar-benar bermasalah di mata pemimpin moral dunia?” Keraguan itu, meski kecil, bisa mengendap.
Namun, menariknya, di kalangan Katolik kulit berwarna—termasuk Katolik Hispanik dan kulit hitam—kritik Paus mungkin lebih mendapat tempat. Kelompok ini cenderung lebih selaras dengan Partai Demokrat. Tapi data Pemilu 2024 menunjukkan pergeseran yang menarik. Meskipun Katolik Hispanik lebih mungkin memilih Harris daripada Trump (55 persen vs 43 persen), Protestan Hispanik justru lebih mungkin memilih Trump (64 persen vs 36 persen). Jadi, dampak pernyataan Paus tidak akan seragam bahkan di antara komunitas Latin.
Sementara itu, generasi muda yang semakin banyak tidak berafiliasi dengan agama—36 persen dari usia 18-29 tahun—cenderung abai terhadap otoritas keagamaan mana pun. Bagi mereka, nasihat moral dari Vatikan mungkin terasa asing.
Tapi di sini ada ironi: sebagian dari mereka yang tidak beragama justru menonton pertarungan Trump vs Paus Leo seperti menonton pertandingan tinju. Mereka tidak peduli siapa yang benar secara teologis, tetapi mereka merasakan ketegangan psikis sebagai tontonan yang memuaskan. Itu adalah bentuk hiburan, bukan refleksi. Dan itu menandakan betapa dalamnya fragmentasi budaya.
Jadi, meskipun Paus Leo XIV adalah orang Amerika pertama yang memegang jabatan tertinggi di Gereja Katolik, fakta itu tidak serta-merta membuatnya lebih berpengaruh di tanah kelahirannya. Bahkan, identitas nasionalnya yang sama dengan Trump bisa membuat pernyataannya kehilangan daya transendensi lintas batas yang biasanya melekat pada seorang Paus. Ia tidak lagi dilihat sebagai “suara dari Roma”, melainkan sebagai “warga negara Amerika lain yang punya opini”—sehingga kritiknya mudah dibungkam dengan retorika politik domestik.
Guncangan Psikis di Kalangan Warga dan Umat Katolik Amerika
Berdasarkan data dan dinamika di atas, setidaknya ada tiga dampak psikologis dan sosial yang dapat diidentifikasi akibat ketegangan publik antara Presiden Trump dan Paus Leo XIV terhadap warga Amerika serta umat Katolik secara khusus.
Pertama, disonansi kognitif massal di kalangan umat Katolik konservatif. Mereka menghadapi dua otoritas yang selama ini mereka hormati—Presiden yang mereka pilih dan Paus yang mereka yakini—kini berseberangan secara terbuka. Survei secara kualitatif menunjukkan gejala seperti: meningkatnya kehadiran di ruang pengakuan dosa (untuk mengurai kebingungan), menurunnya partisipasi dalam diskusi politik di lingkungan paroki, serta munculnya “kantong-kantong hening” di mana umat memilih untuk tidak membahas politik sama sekali demi menjaga kedamaian komunitas.
Dampak psikis yang paling nyata adalah kecemasan moral: Jika Paus saya mengkritik presiden saya, apakah saya berdosa jika tetap mendukung presiden? Sebagian memecahkan dilema ini dengan cara “memisahkan ranah”: Trump untuk urusan ekonomi dan imigrasi, Paus untuk urusan rohani. Namun, pemisahan semacam ini tidak pernah benar-benar rapi dan sering meninggalkan rasa bersalah yang mengendap.
Kedua, polarisasi afektif di dalam Gereja Katolik sendiri. Gereja Katolik AS selama ini sudah terbelah antara sayap progresif dan konservatif. Pernyataan Paus Leo yang cenderung kritis terhadap kebijakan Trump (meskipun tidak menyebut nama secara eksplisit) memperdalam garis patahan itu. Di paroki-paroki, kelompok umat yang pro-Trump mulai mempertanyakan “loyalitas” Paus terhadap nilai-nilai Amerika.
Sebaliknya, kelompok yang anti-Trump merasa divalidasi secara spiritual. Akibatnya, ibadah bersama yang seharusnya menjadi ruang rekonsiliasi justru berubah menjadi medan perang dingin. Dampak jangka panjangnya bisa berupa penurunan partisipasi misa bersama atau perpindahan umat ke denominasi lain yang lebih “nyaman secara politik.”
Ketiga, bagi warga Amerika non-Katolik dan yang tidak beragama, ketegangan ini memperkuat sinisme terhadap institusi moral tradisional. Banyak warga biasa yang lelah dengan pertarungan elit. Mereka melihat Paus dan Presiden saling serang, lalu menghela napas: “Lagi-lagi mereka bertengkar, sementara hidup kami tetap sulit.”
Namun, ada juga segmen warga yang justru merasa terhibur dan terwakili—karena mereka melihat bahwa tidak ada otoritas yang sempurna, semua manusia (termasuk Paus) bisa salah, dan semua politikus (termasuk Trump) bisa dilawan. Dampak psikisnya adalah berkurangnya rasa hormat buta terhadap simbol-simbol suci sekaligus meningkatnya apresiasi terhadap keberanian moral—tergantung di sisi mana seseorang berdiri.
Khusus bagi umat Katolik di Amerika, dampak yang paling dalam mungkin adalah krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan ganda. Selama ini, umat Katolik AS terbiasa dengan Paus yang berasal dari Eropa atau Amerika Latin—sehingga kritik Paus terhadap presiden AS bisa dianggap sebagai “suara asing” yang tidak mengikat secara patriotik.
Namun, dengan Paus Leo yang juga orang Amerika, umat tidak bisa lagi menggunakan alasan itu. Mereka harus berhadapan dengan fakta bahwa seorang warga negara AS—yang juga pemimpin spiritual tertinggi mereka—secara terbuka menentang kebijakan presiden AS. Ini memaksa setiap umat untuk melakukan refleksi radikal: Apa artinya menjadi Katolik dan menjadi orang Amerika pada saat yang sama, ketika dua identitas itu tampaknya tidak lagi sejalan?
Tiga Pelajaran dari Konflik Ini
Dalam konteks yang terfragmentasi ini, untuk sementara, apa yang bisa kita simpulkan?
Pertama, pertarungan retorika antara Paus Leo XIV dan Donald Trump bukanlah sekadar drama dua tokoh. Ia adalah cerminan dari lanskap agama AS yang semakin terpolarisasi, beragam, dan cepat berubah. Ia juga adalah panggung bagi pertarungan batin jutaan individu yang mencoba mempertahankan integritas spiritual dan politik mereka secara bersamaan.
Kedua, kebangkitan konversi ke Katolik di kalangan muda, terutama Gen Z, menunjukkan adanya kerinduan spiritual yang mendalam di tengah budaya sekuler. Tapi kebangkitan ini belum tentu mengubah peta politik secara langsung, karena para pemuda ini mungkin lebih fokus pada pencarian makna pribadi dan komunal daripada pada afiliasi politik praktis. Ironisnya, justru ketegangan antara Paus dan Presiden mungkin menjadi salah satu “iklan gratis” yang menarik perhatian mereka ke Gereja—karena di era media sosial, konflik adalah konten yang paling viral.
Ketiga, pernyataan Paus tentang Trump, betapapun kerasnya, kemungkinan besar akan memperkuat keyakinan yang sudah ada daripada mengubah pilihan politik orang. Ia akan bergema dalam kalangan yang sudah setuju dan diabaikan oleh yang sudah berseberangan. Namun, jangan lupa bahwa di antara dua kutub itu ada ruang abu-abu yang luas: warga yang bimbang, yang ragu, yang setiap malam bergumul dengan suara hati mereka sendiri. Bagi mereka, setiap kata dari Paus atau setiap twit dari Presiden adalah batu kecil yang menambah beban atau justru menjadi pijakan.
Akhirnya, cerita tentang Paus Leo dan Trump ini sebenarnya adalah kisah tentang bagaimana otoritas moral tradisional berusaha tetap relevan di dunia yang serba cair. Seperti yang dikatakan Uskup Barron, generasi muda lapar akan kebenaran. Pertanyaannya, apakah para pemimpin agama dan politik mampu menyajikan kebenaran itu dengan cara yang membangun, bukan justru memperkeruh suasana? Di tengah lautan konversi dan polarisasi, mungkin itu adalah pertanyaan paling penting yang harus kita renungkan bersama—terutama ketika setiap jawaban tampak hanya melahirkan pertanyaan baru yang lebih menyakitkan.
